1.800 Titik Bahaya di Rel Jawa, Negara Akhirnya Turun Tangan

TRAVLA.ID, JAKARTA– Pemerintah menyiapkan anggaran sekira Rp4 triliun untuk memperbaiki sedikitnya 1.800 titik perlintasan sebidang kereta api di Pulau Jawa. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan besar peningkatan keselamatan transportasi menyusul masih tingginya angka kecelakaan di jalur perlintasan antara rel dan jalan raya.

Fokus utama program tersebut adalah mengurangi potensi kecelakaan yang kerap terjadi di perlintasan tanpa palang pintu atau dengan pengawasan terbatas.

Pemerintah menargetkan perbaikan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur pengaman, termasuk pos jaga, palang otomatis, hingga pembangunan jalan layang (flyover) di titik-titik rawan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam pengembangan transportasi nasional. Ia menyebut, keberadaan ribuan perlintasan sebidang di Jawa sudah saatnya ditangani secara sistematis dan terintegrasi.

“Keselamatan rakyat adalah yang utama. Kita tidak boleh membiarkan titik-titik rawan ini terus memakan korban. Pemerintah akan mempercepat perbaikan 1.800 perlintasan di Jawa dengan anggaran yang sudah disiapkan,” kata Prabowo dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Prabowo mengatakan, program ini juga menjadi respons atas sejumlah insiden kecelakaan yang melibatkan kereta api dalam beberapa waktu terakhir, termasuk peristiwa di Bekasi yang sempat mengganggu operasional perjalanan dan menimbulkan korban jiwa.

Pemerintah menilai, insiden tersebut menjadi pengingat sistem perlintasan sebidang masih menyimpan risiko tinggi.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Sugandi menyebut, sebagian besar perlintasan sebidang di Pulau Jawa berada di kawasan padat penduduk dan lalu lintas kendaraan yang tinggi.

Kondisi ini membuat risiko tabrakan antara kendaraan dan kereta api tetap besar, terutama di titik tanpa penjagaan memadai.

Ia menyebut, skema perbaikan akan dilakukan dengan prioritas pada titik paling rawan kecelakaan. Pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam proses identifikasi lokasi serta penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur keselamatan.

“Tidak semua perlintasan bisa langsung dibangun flyover, karena itu akan ada pemetaan prioritas. Titik dengan tingkat kepadatan dan risiko tinggi akan didahulukan, sementara lainnya diperkuat dengan sistem palang otomatis dan penjagaan,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan penguatan aspek pengawasan dan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. Banyaknya pelanggaran di perlintasan sebidang, seperti menerobos palang pintu, dinilai turut menjadi faktor penyebab kecelakaan.