TRAVLA.ID, CIREBON– Pemerintah Kabupaten Cirebon menghadaptantangan dalam menerapkan industri pertanian berbasis teknologi karena sebagian besar petani dinilai belum mampu beradaptasi dengan sistem baru yang menuntut efisiensi dan digitalisasi.

Data Dinas Pertanian setempat menunjukkan, sistem pertanian tradisional masih mendominasi, ditandai dengan tingkat penyusutan hasil (food loss) yang berkisar 8–12%.

Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan dengan sistem pertanian modern berbasis teknologi atau smart farming yang mampu menekan kehilangan hasil hingga di bawah 2 persen.

Baca juga:
Investor Meledak 79,8%, Ciayumajakuning Ketagihan Cuan Saham

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, mengatakan, peralihan ke sistem modern tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut kesiapan sumber daya manusia di tingkat petani.

“Masalah utamanya bukan hanya teknologi, tetapi kemampuan adaptasi petani kita yang masih terbatas. Banyak yang belum terbiasa dengan sistem otomatisasi dan digital,” ujar Deni, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, pada sistem tradisional, proses pengeringan gabah masih sangat bergantung pada cuaca dan sinar matahari. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian waktu produksi serta berisiko menurunkan kualitas hasil panen. 

Baca juga:
BUMD Pengadaan Dikaji, Pemkab Cirebon Uji Nyali di Bisnis

Sebaliknya, pada sistem modern, pengeringan dapat dilakukan secara terjadwal selama 24 jam menggunakan teknologi vertical dryers.

Namun demikian, adopsi teknologi tersebut masih terkendala biaya investasi yang tinggi serta keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan.

“Teknologi seperti pengering vertikal atau sortir berbasis AI memang meningkatkan kualitas menjadi kelas premium, tetapi tidak semua petani mampu menjangkaunya,” kata Deni.

Baca juga:
Cirebon Melesat di Angka, Tapi Realita Tak Seindah Data

Selain itu, kualitas hasil panen pada sistem tradisional umumnya masih berada pada kategori medium karena tingginya tingkat patahan dan kotoran. Kondisi ini berdampak langsung pada harga jual yang relatif rendah di pasar.

Menurut Deni, peningkatan kualitas melalui teknologi sebenarnya membuka peluang ekonomi yang lebih besar, termasuk akses ke pasar modern dan industri pengolahan. Namun, tanpa kesiapan petani, potensi tersebut sulit direalisasikan.

“Kalau kualitas bisa naik ke premium, nilai jual ikut terdongkrak. Tapi kembali lagi, petani harus siap berubah,” ujarnya.

Di sisi lain, transformasi menuju pertanian berbasis teknologi juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional. Sistem lama yang padat karya mulai tergantikan oleh otomatisasi yang lebih cepat dan presisi.

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah daerah karena harus menjaga keseimbangan antara efisiensi produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Deni menegaskan, pihaknya tengah mendorong program pelatihan dan pendampingan bagi petani agar lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya membuka akses pembiayaan agar petani dapat mulai mengadopsi teknologi secara bertahap.

“Kami tidak bisa memaksa perubahan secara cepat. Harus bertahap, sambil meningkatkan kapasitas petani,” kata dia.

Deni menilai, tanpa intervensi yang tepat, transformasi pertanian berbasis teknologi di Kabupaten Cirebon berisiko hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, sementara petani kecil tertinggal.

Padahal, modernisasi sektor pertanian dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, menekan kerugian pascapanen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.